Network
PortalMagetan.com – Calon Presiden (Capres) Anies Baswedan mengkritik langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memantau pembagian bantuan sosial (Bansos) di pinggir jalan depan istana yang videonya belakangan beredar. Capres nomor urut 1 juga menyingung langkah Jokowi yang membagikan bansos ke daerah-daerah atau lokasi penerima.
Anies dengan tegas menyatakan jika pembagian bansos diberikan berdasarkan mekanisme jalur birokrasi bukan diberikan langsung ke lokasi penerima.
‘’Bukan dibagikan di pinggir jalan," kata dalam debat kelima Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 di Jakarta, Minggu
Sekadar diketahui Presiden Jokowi pernah memantau langsung pembagian bansos untuk masyarakat di depan Istana Merdeka pada April 2023 lalu. Yang belakangan video itu kembali viral di media sosial.
Anies Baswedan menegaskan bahwa bantuan sosial (bansos) perlu menyesuaikan dengan kebutuhan penerimanya, bukan sesuai dengan kebutuhan pemberi. Dengan demikian, menurut dia, bansos yang diberikan bisa disebut sebagai bansos tanpa pamrih. Selain itu, pemberian bansos juga harus tepat sasaran berdasarkan data yang akurat.
"Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya bulan ini. Kalau dibutuhkannya 3 bulan lagi, ya 3 bulan lagi. Tidak usah dirapel semuanya," kata Anies saat menjawab pertanyaan Capres RI Ganjar Pranowo dalam debat kelima Pilpres di Jakarta
Untuk itu, Anies berjanji bakal membuat program bansos plus dengan meningkatkan angkanya dan memperbarui data masyarakat prasejahtera. Masyarakat prasejahtera itu bakal diberikan pendampingan untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
Anies juga menekankan bahwa bansos itu harus atas nama negara. Terkait dengan hal itu, Anies menceritakan bahwa saat dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, bansos yang diberikan bertuliskan keterangan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Di kardusnya diberikan label dibiayai APBD DKI Jakarta, bukan dari gubernur, dari uang rakyat," ungkapnya
Anies juga merencanakan bahwa pemberian bansos itu sebaiknya dalam bentuk uang atau dana dengan cara transfer, bukan dalam bentuk barang guna mencegah korupsi dalam pengadaan.
Hal itu, lanjut dia, agar bansos tidak hanya memberikan keuntungan pada perusahaan-perusahaan raksasa yang dilibatkan dalam pengadaan bansos.
"Bila bantuan itu diberikan langsung dalam bentuk cash (tunai), ini yang harus dipertimbangkan. Mereka langsung menggunakan sesuai dengan kebutuhannya," katanya.
Debat kelima menjadi debat terakhir rangkaian debat Pilpres 2024 mengangkat tema: pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, serta kesejahteraan sosial dan inklusi.
KPU RI telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari, dan hari-H pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.***
