Network
Tetapi nyatanya undang-undang tersebut tetap dilanggar. Dalam sebuah surat yan diterima AFP, Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat /(the Economic Community of West African States (ECOWAS) mengatakan sedang "menyelesaikan rancangan peraturan" tentang harmonisasi aturan nasional di antara 15 anggotanya.
Namun, negara-negara anggota "belum menyepakati tentang tenggat waktu untuk impor plastik.
"Ada kurangnya komitmen dari banyak negara di Afrika," kata John Gakawavu, kepala LSM konservasi lingkungan Rwanda.
Danbadji, dari Niger Network menambahkan, tak bisa bernuat banyak terkait hal itu. "Kami tidak bisa berbuat apa-apa melawan proliferasi (sampah plastik) karena politisi tidak benar-benar berkomitmen untuk melawan," katanya.
Hal ini juga terkait dengan dampak ekonomi dan sosial dari sektor plastik, yang merupakan pemberi lapangan kerja yang tinggi di beberapa negara.
"Saya tidak berpikir negara-negara Afrika akan mengambil posisi yang sama persis" di Nairobi, kata Nhlanhla Sibisi dari Greenpeace Afrika, yang berbasis di Johannesburg.
Afrika Selatan adalah contohnya. Sekitar 65.000 orang dipekerjakan dalam bisnis bahan sintetis di ekonomi terbesar di benua itu.
Suatu nilai tambah yang besar di negara itu, di mana 65 persen anak mudanya menganggur. Sektor ini merupakan penyumbang pajak utama.
Menteri Lingkungan Afrika Selatan, Barbara Creecy baru-baru ini memperingatkan bahwa setiap perjanjian internasional harus mempertimbangkan "tanggung jawab yang berbeda dan kemampuan masing-masing."
Rumusan ini secara rutin terdengar di konferensi iklim (UN climate conferences) PBB, ketika negara-negara berkembang mengatakan bahwa mereka seharusnya tidak diminta untuk memikul beban yang sama dengan negara-negara kaya.
