Network
PortalMagetan.com – Ratusan ribu ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang digelontorkan pemerintah tak mampu mengendalikan harga beras di lapangan. Sebab harga beras di pasaran masih terbilang mahal. Kondisi itu membuat anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika memiliki sejumlah dugaan terkait kondisi itu.
Salah satu dugaan Yeka antara lain adanya adanya kemungkinan penyalahgunaan beras SPHP yang seharusnya dijual kepada masyarakat kurang mampu, namun malah dikemas ulang sebagai beras komersial dan dijual tak sesuai instruksi pemerintah.
“Karena kami tidak pernah mengawasi (harga beras) di pasar, di ritel, di konsumen itu seperti apa,” kata Yeka saat melakukan inspeksi, di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Jumat.
Untuk itu Yeka menilai perlu dilakukan investigasi lebih lanjut untuk mengetahui apakah beras SPHP benar-benar didistribusikan tepat sasaran. Mengingat beras SPHP merupakan program pemerintah yang digulirkan melalui Perum Bulog sejak 2023 untuk menjaga stabilitas pasokan beras di pasaran dan menekan kenaikan harga beras agar terjangkau bagi masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah.
Dugaan kedua, masih tingginya harga beras hingga saat ini lanjut Yeka, adalah kemungkinan adanya gangguan produksi beras dalam negeri.
“Produksi yang bermasalah atau memang ada penyelewengan di dalam penyaluran beras SPHP,” ujar dia pula.
Yeka ikut menyoroti kemasan karung beras Bulog SPHP yang ternyata sama persis seperti beras komersial, padahal kualitas kedua beras tersebut tidak jauh berbeda.
Hal itu dia temukan saat melakukan inspeksi ke Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Jumat.
