Respon Bawaslu Atas Kritis dalam Film Dirty Vote, Lolly: Hal yang Harus Kami Dengar, Meningkatkan Kualitas

- 13 Februari 2024, 11:43 WIB
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty saat wawancara eksklusif bersama ANTARA di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (1/2/2024).
Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty saat wawancara eksklusif bersama ANTARA di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (1/2/2024). /antaranews.com/

PortalMagetan.com – Film ‘Dirty Vote’ saat ini sedang viral dan menjadi pembicaraan hangat masyarakat menjelang Pemilu 2024. Film dokumenter yang dipandu tiga akademisi ahli tata negara itu salah satunya menyoroti kinerja Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Pemilu 2024.

Hal itu direspon Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty yang mengatakan jika pihaknya berterima kasih terhadap kritik yang disampaikan dari film dokumenter "Dirty Vote".

"Terima kasih loh. Berarti kami dikritik. Nah, kritik itu bagi Bawaslu, hal yang memang harus kami dengar, ya, supaya meningkatkan kualitas kerja Bawaslu," kata Lolly

Lolly mengaku bahwa dirinya sudah menyaksikan film dokumenter itu, khususnya di menit ke-57 saat membahas inkompetennya Bawaslu selama Pemilu 2024.

Baca Juga: Pemilih Wajib Tahu, KPU Imbau Buka Surat Suara Sebelum Masuk Bilik Pencoblosan, Hasyim Asyari:Bagus atau Tidak

"Paling tidak kritik terhadap Bawaslu itu, menit ke-57. Menit ke-57 itu bikin saya gini 'oh iya ya berarti ada hal yang belum tersampaikan ke publik dengan baik, yang itu harusnya clear (jelas) di publik, tetapi ternyata enggak clear di publik'. Itu kan jadi autokritik buat Bawaslu," ujarnya.

Untuk itu, dia mengatakan bahwa Bawaslu telah melakukan langkah taktis sebagai respons terhadap film dokumenter tersebut.

"Maka apa langkah taktis yang kami lakukan? Saya langsung komunikasi dengan teman-teman humas memastikan supaya informasinya lebih masif tersampaikan," tuturnya.

Walaupun demikian, dia mencoba menjelaskan bahwa terhadap kasus yang disebutkan dalam film dokumenter "Dirty Vote", seperti penanganan pembagian susu di hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) Jakarta, telah ditangani Bawaslu berdasarkan regulasi yang ada.

Halaman:

Editor: Moh Eko Suprayitno

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah