Tak hanya itu penegakan hukum kasus korupsi termasuk di sektor SDA khususnya energi, perikanan maupun kehutanan akan dilakukan secara konsisten dan adil untuk rakyat dan mendorong implementasi kebijakan satu data dan satu peta terbuka untuk publik secara tuntas.
"Penegakan hukum melalui pembentukan Satgas Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam langsung di bawah Presiden. Mempercepat sertifikasi hakim-hakim agraria untuk menyelesaikan kasus prioritas dalam sengketa agraria. Mendorong penggunaan HGU yang sudah usai atau terbengkalai untuk dikelola secara komunal oleh petani, nelayan, peternak, dan masyarakat adat," ungkapnya.
KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, berdasarkan PKPU Nomor 78 Tahun 2024, kampanye akbar adalah sebutan untuk kampanye rapat umum. Sedangkan jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.***