Network
PortalMagetan.com – Lemahnya supremasi hukum Indonesia membuat mafia merajalela di berbagai sektor mulai sektor pangan, Sumber Daya Alam (SDA), dan lingkungan. Untuk itu pasangan calon Presiden-wakil presiden Ganjar Pranowo-Mahfud Md komitmen untuk penegakan supremasi hukum di Indonesia lebih baik jika menang Pemilu 2024.
Hal itu disampaikan Deputi Politik 5.0 Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud Andi Widjajanto dalam keterangan tertulisnya.
“Indeks Supremasi Hukum (Rule of Law Index) dari World Justice Project menunjukkan, nilai kekuatan penegakan hukum Indonesia selama tahun 2014 hingga 2022 hanya meningkat dari 0,52 menjadi 0,53, ketika rata-rata global telah mencapai 0,56. Artinya, supremasi hukum di Indonesia lebih rendah dari standar dunia," kata Andi Widjajanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.
Dia menegaskan lemahnya supremasi hukum Indonesia membuat banyak mafia merajalela, yang menyusup di sektor pangan, Sumber Daya Alam (SDA), dan lingkungan. Pada akhirnya, rakyat kecil yang paling dirugikan dalam situasi itu.
Untuk itu, hukum sebagai instrumen perlu dijadikan pedang yang tajam ke atas dan mengayomi ke bawah secara konsisten. Hanya dengan cara ini petani, nelayan, masyarakat adat dan rakyat kecil bisa terpenuhi hak sosial ekonominya dan terbebas dari kemiskinan struktural.
"Kepastian hukum juga akan memberikan dampak positif di sisi kepastian investasi di Indonesia," ujarnya.
Kata dia, kepastian hukum akan menjadi landasan utama dalam mewujudkan tata kelola SDA dan lingkungan yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan dan kebermanfaatan untuk rakyat.
Baca Juga: TPN Ganjar Mahfud Nilai Khofifah Bukan Acaman Baru, Gus Romy Ungkap Hal Ini yang Paling Diwaspadai
Tak hanya itu penegakan hukum kasus korupsi termasuk di sektor SDA khususnya energi, perikanan maupun kehutanan akan dilakukan secara konsisten dan adil untuk rakyat dan mendorong implementasi kebijakan satu data dan satu peta terbuka untuk publik secara tuntas.
"Penegakan hukum melalui pembentukan Satgas Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam langsung di bawah Presiden. Mempercepat sertifikasi hakim-hakim agraria untuk menyelesaikan kasus prioritas dalam sengketa agraria. Mendorong penggunaan HGU yang sudah usai atau terbengkalai untuk dikelola secara komunal oleh petani, nelayan, peternak, dan masyarakat adat," ungkapnya.
KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, berdasarkan PKPU Nomor 78 Tahun 2024, kampanye akbar adalah sebutan untuk kampanye rapat umum. Sedangkan jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.***
