Network
PortalMagetan.com-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan penggunaan produk dalam negeri atau lokal bagi semua instansi pemerintah.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan penggunaan produk dalam negeri wajib bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan Indonesia memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang besar yakni sebanyak Rp 2.714 triliun dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rp 1.197 triliun.
Jumlah itu dapat dimanfaatkan untuk membeli produk dalam negeri dan membangkitkan ekonomi tanah air. Bukan sebaliknya dibelikan produk impor.
"Ini uang rakyat, uang yang dikumpulkan dari pajak, baik PPN, PPH badan, PPH perorangan, PPH Karyawan, dari pihak ekspor, dari PNPB. Dikumpulkan dengan cara yang tidak mudah, kemudian belanjanya belanja produk impor. Bodoh sekali kita," terang Jokowi dalam acara Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022 di Istana Negara, Selasa, 14 Juni 2022
Pemerintah pun menargetkan sekitar Rp 400 triliun untuk belanja produk dalam negeri.
Namun saat ini, realisasi dari komitmen itu sudah sekitar 45 persen dari target yang ditetapkan.
"Sebetulnya komitmennya itu Rp 720 triliun, itu tadi pak kepala BPKP. Kalau yang saya hitung komitmen kita sudah Rp 839 triliun tapi mungkin diverifikasi lagi oleh BPKP menjadi Rp 720 triliun. Oke itu sudah gede sekali. Tapi ini kan komitmen, yang sulit itu merealisasikan," jelas Mantan Gubernur DKI Jakarta itu
