Network
PortalMagetan.com - Berbagai sanksi ekonomi, komersial dan bahkan olahraga yang diterima Rusia sejak angkatan bersenjatanya mulai menginvasi Ukraina hampir sebulan yang lalu, telah mengganggu negara yang dipimpin oleh Vladimir Putin.
Alasan inilah akhirnya Rusia mempersiapkan sebuah dekrit yang akan membatasi penerbitan visa bagi pelancong berkebangsaan tertentu yang hendak memasuki wilayahnya.
Melansir laman Marca, menyebutkan, Sergey Lavrov, Menteri Luar Negeri Rusia, mengakui bahwa saat ini sedang dilakukan untuk menyiapkan dokumen yang akan menanggapi permusuhan yang digemborkan rekan senegaranya oleh beberapa "negara yang tidak bersahabat".
“Draf dekrit tentang langkah-langkah mengenai visa saat ini sedang dikembangkan sebagai pembalasan atas tindakan tidak bersahabat dari sejumlah negara asing,” katanya dalam pertemuan dengan para wakil dari partai Rusia Bersatu yang berkuasa.
Diplomat itu menekankan bahwa inisiatif tersebut sampai batas tertentu bertujuan untuk menghukum orang-orang yang terlibat dalam kejahatan yang telah mempengaruhi warga negara Rusia di luar negeri.
“Saya yakin langkah ini akan memperluas alat untuk mempengaruhi beberapa kategori warga negara asing. Pertama, terhadap mereka yang terlibat dalam kejahatan terhadap warga negara Rusia di luar negeri,” lanjutnya.
“Kedua, mereka yang secara tidak adil melakukan penganiayaan hukum terhadap rakyat kita. Dan akhirnya, mereka yang membuat keputusan tidak masuk akal yang melanggar hak dan kepentingan sah warga negara dan organisasi Federasi Rusia,” katanya.
Sejak 8 Maret, Kremlin mengeluarkan daftar negara dan wilayah yang dianggap tidak bersahabat.
Langkah Rusia inipun mendapat serangan balasan dari komisi Eropa.
Sebagai tanggapan, Komisi Eropa merekomendasikan negara-negara Uni Eropa untuk menganalisis kemungkinan penghapusan apa yang disebut paspor emas yang diberikan kepada warga negara Rusia atau Belarusia sebagai imbalan atas investasi, yang memberi mereka hak kewarganegaraan.
"Mereka harus segera ditarik, mengikuti penilaian individu dan sesuai dengan prinsip proporsionalitas, hak-hak dasar dan undang-undang nasional negara-negara anggota," kata badan tersebut.
