Network
PortalMagetan.com – Film dokumenter berjudul "Dirty Vote" berhasil menyita perhatian publik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Banyak pejabat sekaligus tokoh publik yang memberikan tanggapannya terkait film yang rilis di kanal YouTube pada Minggu 11 Februari 2024. Salah satunya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang menilai jika film tersebut sebagai bentuk kampanye hitam (black campaign).
"Itu kan namanya 'black movie', 'black campaign' ya kalo itu kan enggak perlu dikomentarin," kata Airlangga saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
Airlangga mengatakan bahkan mengklasifikasikan film dokumenter sebagai "black movie" karena disiarkan secara luas saat memasuki masa tenang pada 11-13 Februari 2024, sebelum hari pemungutan suara Pemilu pada Rabu, 14 Februari 2024.
Baca Juga: Tanggapan TKN Prabowo-Gibran Terkait Film Dirty Vote, Habiburokhman Sebut Tendensius dan Menyudutkan
Menurut Airlangga, sejauh ini pemilu termasuk kampanye sudah berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Dengan begitu, dia berharap tidak perlu memperkeruh kondisi tersebut dengan adanya kampanye hitam.
Apalagi, Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi terbesar ketiga di dunia, setelah Amerika Serikat dan India.
"Kita dorong aja pemilu sesuai dengan mekanisme yang ada dan kita optimis jangan ada pemilu yang diganggu oleh hal-hal semacam itu," kata Airlangga sambil meminta masyarakat menggunakan hak suara mereka pada 14 Februari mendatang.
Adapun film dokumenter Dirty Vote disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono. Dalam siaran tertulis, Dandhy menyampaikan film itu bentuk edukasi untuk masyarakat yang pada 14 Februari 2024 akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024.
“Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tetapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara,” kata Dandhy.
Dia menjelaskan film itu digarap dalam waktu sekitar 2 minggu, yang mencakup proses riset, produksi, penyuntingan, sampai rilis. Pembuatannya, dia menambahkan, melibatkan 20 lembaga, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.
