Minta Dirut BUMN Lebih Berani Berkompetisi, Jokowi Instruksikan Erik Thohir Tak Proteksi Perusahaan Sakit

- 17 Oktober 2021, 12:20 WIB
Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan kepada para Dirut agar lebih berani berkompetisi menghadapi persaingan glaobal di Hotel Meruorah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, pada Kamis, 14 Oktober 2021
Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan kepada para Dirut agar lebih berani berkompetisi menghadapi persaingan glaobal di Hotel Meruorah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, pada Kamis, 14 Oktober 2021 /BPMI Setpres/Laily Rachev

PoralMagetan.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para direktur utama (dirut) BUMN  lebih berani dalam berkompetisi dan mengambil risiko. Sebab, para dirut merupakan orang pilihan yang diharapkan mampu  sekaligus percaya diri menghadapi persaingan secara global.

Tak hanya menyentil para dirut BUMN, Presiden menginstruksikan agar Menteri BUMN Erik Thohir tak lagi melindungi  perusahaan BUMN  yang dalam kondisi menurun atau sakit.

“Jadi, tidak ada lagi itu yang namanya proteksi-proteksi, sudah. Sudah, lupakan Pak Menteri, yang namanya proteksi-proteksi itu,”  kata Presiden Jokowi dikutip dari laman Presiden.go.id saat memberikan arahan kepada para direktur utama BUMN di Ballroom Hotel Meruorah Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, pada Kamis, 14 Oktober 2021.

Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya untuk membangun profesionalisme dan nilai-nilai dasar di dalam diri para pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Baca Juga: PON XX Berhasil, Mahfud MD: Pembuktian Tokoh dan Rakyat Papua Cinta NKRI

Mengigat para direktur utama BUMN merupakan orang terpilih yang diharapkan percaya diri menghadapi persaingan. “Ini, sekali lagi, perlu saya sampaikan dan sebetulnya dulu sudah saya sampaikan, karena yang ingin kita bangun ini adalah profesionalisme,” ujar Presiden.

Presiden meminta kepada para direktur utama BUMN untuk membangun sebuah kultur kerja yang lebih sederhana. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menginginkan alur kerja pemerintahan yang kompleks tidak diterapkan di BUMN.

Jokowi mencontohkan, perizinan untuk pembangkit listriknya, terdapat 259 naskah perizinan dengan nama berbeda, namun memiliki maksud yang sama di dalam surat tersebut.

“Waktu yang diperlukan mencari izin itu bisa 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Ada yang 7 tahun mengadu ke saya. Nah, seperti ini yang harus dipangkas, enggak boleh misalnya di PLN sampai bertele-tele itu. Enggak bisa lagi,” lanjutnya.

Baca Juga: Menpora: PON Papua XX Berhasil Pecahkan 90 Rekor Nasional-Internasional

Halaman:

Editor: Moh Eko Suprayitno

Sumber: Presiden RI


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x